Soal Dukungan kepada Cabup/Cawabup, Golkar Jabar Minta Klarifikasi Gubernur Ridwan Kamil

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jawa Barat Rahmat Sulaeman (kanan) di dampingi Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jawa Barat Asep Suparman.

golkarjabar.com, Bandung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat meminta Gubernur M. Ridwan Kamil memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang mengatakan dukungan kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati Bandung.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar Rahmat Sulaeman kepada wartawan di Sekretarian Partai Golkar, Bandung, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya muncul pemberitaan dan informasi di sosial media yang menyebutkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati didukung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, setelah diterima audensi di Gedung Pakuan, Senin (28/9/2020).

“Saya menyikapi apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat. Ada penyataan Pak Gubernur saat menerima audensi salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, bahkan Pa Gubernur mempertegas, yang mengatakan kita harus ada perubahan dan mendukung calon itu,” kata Rahmat.

Ia menegaskan, Gubernur Ridwan Kamil itu saat ini milik semua rakyat Jawa Barat. Sikap dukungan kepada salah satu calon bupati dan wakil bupati, katanya, tidak sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat 2 poin c. “Di pasal itu dijelaskan bahwa Gubernur, Direktur Jendral, Deputy, direktur bank tidak boleh kampanye atau memberi dukungan pada kampanye,” kata Rahmat lagi.

Kalaupun ada yang membolehkan, lanjut Rahmat, dijelaskan pasal 29 ayat 2 dan 3, namun yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan melakukan cuti. “Nah, Saya mempertanyakan kepada pa Gubernur, apakah Gedung Pakuan itu bukan fasilitas negara? Apakah itu milik pribadi? Kalau dipakai kampanye tolong klarifikasi,” kata Rahmat lagi.

Ia juga mempertanyakan apakah saat menerima calon bupati dan wakil bupati tadi Gubernur sedang menjalankan Cuti? “Kalau tidak cuti, saya ingin menyampaikan kepada gubernur tentang kekecewaan kami kepada Gubernur. Kami mempertanyakan, apakah itu bener pernyataan Gubernur? Atau pernyataan itu adalah sebuah plesetan dari wartawan atau pihak yang memiliki kepentingan?” kata Rahmat lagi.

Oleh karena itu, katanya, jika pernyataan itu tak benar dan ada unsur plesetan, mohon ada klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat. “Karena Pak Gubernur ini milik seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tadi,” kata Rahmat lagi.

Ia menegaskan, jika Gubernur tak memberikan klarifikasi, pihaknya akan meyakini itu benar ucapan Gubernur Ridwan Kamil. Oleh karena itu, ia pun akan melaporkan terbut kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk ditindak lanjuti.

Hal sama diungkapkan Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jabar, Asep Suparman. Jika Gubernur Ridwan Kamil tak memberikan klarifikasi, pihaknya tak akan segan melaporkan hal itu kepada Bawaslu karena dianggap sebagai pidana pelanggaran pemilu.

Dengan adanya dukungan Gubernur Jawa Barat, kata Asep, calon partai Golkar yang diusung di Kabupaten Bandung merasa dirugikan. “Karena itu kami meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” kata Asep.@imf. [JuaraNews]

 

Bagikan dengan klik salah satu sosmed dibawah ini :

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.