Kisruh Musda Golkar di Bekasi, Rahmat Sulaeman, “Tidak Ada Perintah dari DPD Partai Golkar Jabar untuk Musda Tandingan”

golkarjabar.info, Bandung – Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Drs. H. Rahmat Sulaeman mengatakan bahwa dalam melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) tim yang ditunjuk menjalankan tugas sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Jadi tidak benar DPD Partai Golkar Jawa Barat memerintahkan dua Musda di Kota Bekasi,” tandasnya ketika diminta tanggapannya oleh VISI.NEWS, minggu (31/10/2021), soal kisruh Musda V Partai Golkar Kota Bekasi yang dilaksanakan pada Jumat (29/10/2021)

Kisruh Musda di Kota Bekasi karena ada dua kali Musda yang berlangsung di Graha Bintang Jaya dan Hotel Horison. Di Graha Bintang Mustika Jaya secara aklamasi memenangkan Ade Puspita, sementara di Hotel Horison mengklaim Nofel sebagai ketuanya.

Dijelaskan oleh Rahmat, pelaksanaan Musda itu berdasarkan AD/ART partai oleh tim yang ditunjuk DPD Partai Golkar Jawa Barat yang tertuang dalam surat Keputusan (SK)

Ditegaskan oleh Rahmat, DPD Golkar Jawa Barat hanya menugaskan kepada tim yang sudah tertuang dalam SK, melaksanakan Musda sesuai dengan tugasnya yaitu pada Jumat, 29 Oktober 2021 di Graha Bintang. “Tidak ada Musda lagi selain itu,” katanya.

Rahmat menambahkan tidak bisa dan tidak benar berita kalau sekertaris DPD Golkar Jawa Barat (Ade Ginanjar) memerintahkan ke panitia atau Tim yang sdh di SK kan oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat ditugaskan untuk melaksanakan Musda di Hotel Horison Bekasi karena saya sebagai utusan panitia dari DPD Jawa Barat tidak pernah diperintahkan seperti itu kata Rahmat.

Jadi, jelasnya, semua itu ada surat yang dikeluarkan Plt atas seizin DPD Jawa Barat. “Nah disusunlah kepanitiaan, terjadi perumusan dan sudah ditetapkan tempatnya di Gedung Graha Bintang. Jadilah undangan. Jadi Plt setelah membentuk kepanitiaan, tidak ada lagi panitia lain yang melaksanakan Musda di luar tempat itu. Panitia harus berdasarkan SK Plt, yang di Horizon itu tidak ada panitianya, ya tidak absah. Karena panitianya siapa, yang meng-SK-kan siapa?,” ungkapnya.

Jadi, katanya, Keabsahan Musda V Partai Golkar Kota Bekasi itu yang di Graha Bintang Jaya, karena sesuai dengan AD/ART dan dihadiri oleh unsur pimpinan, bahkan ada dari Ketua Umum Kosgoro yaitu Dev Laksono dan MQ. Iswara sebagai Ketua Pemilihan Wilayah I Jawa-Bali. Dan verifikasi dibuktikan dengan tandatangan dan disaksikan oleh Dev Laksono dan MQ. Iswara.

Syarat untuk melaksanakan Musda itu, katanya, pertama harus terbentuk panitia, yang disusun berdasarkan rapat kesepakatan. “Kemarin rapat pleno yang diperluas, ada pengurus ada PK-PK, ada hasta karya dan ada fraksi yang dibentuk Bung Giri dan Sarjono. SK lengkap dikeluarkan, seizin provinsi, nah diusulkannya lagi oleh panitia yang disetujui oleh provinsi di Graha Bintang. Jadi tidak ada perintah yang lain yang tidak tertulis. Semuanya secara tertulis. Orang boleh ngaku, saya deket dengan Pak Jokowi, dekat ini bisa, tapi sekarang yang struktural dan lainnya mana, kan engga bisa diukur. Jadi harus tertulis. Begitu pun dalam organisasi, yang keabsahannya adalah secara tertulis di SK-kan, secara fakta dibentuk kepanitian, untuk tempat waktunya juga harus dirinci, harus seizin, jadi itu resmi semua tidak abal-abal, ketika ada masalah acuannya AD/ART. kalau katanya, umpama, ibarat, tidak ada itu harus tertulis dalam organisasi,” papar Rahmat.

Dalam Musda V Partai Golkar Kota Bekasi itu, hadir dari DPD Partai Golkar Jawa Barat sesuai dengan surat tugas bernomor: SGAS- 66 /GOLKAR/X/2021 yang ditandatangani oleh DR. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY selaku Plt. Ketua dan H. ADE GINANJAR, S.Sos sebagai sekretaris itu menugaskan (1) Drs. H. RAHMAT SULAEMAN, (2) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, (3) Drs. SUKIM NUR ARIF, (4) H. KUSNADI, S.Ip dan (5) AHMAD HIDAYAT, S.Ikom untuk (1) mewakili DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, menjadi Peserta MUSDA V Partai Golkar Kota Bekasi, yang dilaksanakan pada Jum’at, 29 Oktober 2021.

[VisiNews]